Thursday, 16 January 2014

Heboh Ibu Ani Yudhoyono Marah-Marah Di Instagram

BBM Lengkap Akil Soal Idrus, Setya, & Pilgub Jatim

Akil: Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya,,,

Zainudin: Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.

Akil: segera, dalam 1,2 hari (1-2 hari) ini saya putus!

Zainudin: makanya kan Sy (saya) minta waktu & arahan dr (dari) Abang itu maksudnya

Akil: Tipu2 aja itu sekjen kalian itu

Zainudin: Jd (jadi) urusannya dg Sy (dengan saya) ya Bang?

Akil: Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjen mu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov (Setya Novanto) sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah,,, gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?

Kampanye ala Frans Lebu Raya dalam rangka membalas jasa Setya Novanto karena sudah memperjuangkan Frans Lebu Raya untuk duduk kembali menjadi Gubernur NTT dari Pemilihan sampai "SUAP" Sengketa Pilkada di MK

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengingatkan para nelayan yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menjaga dan merawat fasilitas yang sudah diberikan. Pasalnya, bantuan itu diberikan tidak kepada seluruh nelayan di Indonesia.

Frans mengatakan, bantuan kapal itu diperjuangkan oleh salah satu anggota DPR RI asal NTT, Drs. Setya Novanto. Apalagi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu dekat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. "Jadi, kalau kapalnya rusak harus minta lagi lewat anggota DPR RI yang dekat dengan Pak Menteri," ujar Frans.

http://kupang.tribunnews.com/2014/01/12/gubernur-ntt-bilang-kalau-rusak-minta-lagi
— with Amos Mangngi.

Saturday, 11 January 2014

Menjaring Caleg Anti Korupsi - INILAH.com

Menjaring Caleg Anti Korupsi - INILAH.comHasil pemeriksaan BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap, dana Bansos tahun anggaran 2010 dan 2011 yang diduga dikorupsi sebanyak Rp 74,8 miliar, namun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku belum bisa mengusut dugaan korupsi dana Bansos. Alasannya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT belum disampaikan ke Kejaksaan Tinggi.

Pertanyaannya, apakah kasus yang sudah disidik itu sudah dilaporkan ke KPK atau atau belum???????? Kalau belum apa alasannya??????? apakah karena Herman Heri masih bisa membackup kasus ini karena Herman Heri masih menjadi Anggota DPR RI Komisi III pada bidang Hukum???????????? Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan biaya sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya, laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
http://infopijar.wordpress.com/2012/06/25/komits-menduga-gubernur-ntt-frans-lebu-raya-korupsi-dana-bansos-rp15511-miliar/
http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1906441/kpk-kantongi-dokumen-dana-bansos-ntt
http://www.youtube.com/watch?v=zzDUi_L6MzA

PARA KORUPTOR DIANJURKAN NONTON VIDEO INI! kreasi Dedy Suardi Indonesia

Hasil pemeriksaan BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap, dana Bansos tahun anggaran 2010 dan 2011 yang diduga dikorupsi sebanyak Rp 74,8 miliar, namun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku belum bisa mengusut dugaan korupsi dana Bansos. Alasannya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT belum disampaikan ke Kejaksaan Tinggi.

Pertanyaannya, apakah kasus yang sudah disidik itu sudah dilaporkan ke KPK atau atau belum???????? Kalau belum apa alasannya??????? apakah karena Herman Heri masih bisa membackup kasus ini karena Herman Heri masih menjadi Anggota DPR RI Komisi III pada bidang Hukum???????????? Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan biaya sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya, laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
http://infopijar.wordpress.com/2012/06/25/komits-menduga-gubernur-ntt-frans-lebu-raya-korupsi-dana-bansos-rp15511-miliar/
http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1906441/kpk-kantongi-dokumen-dana-bansos-ntt
http://www.youtube.com/watch?v=zzDUi_L6MzA

Thursday, 9 January 2014

WE STAND WITH JUSTICE

Hasil pemeriksaan BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap, dana Bansos tahun anggaran 2010 dan 2011 yang diduga dikorupsi sebanyak Rp 74,8 miliar, namun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku belum bisa mengusut dugaan korupsi dana Bansos. Alasannya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT belum disampaikan ke Kejaksaan Tinggi.

Pertanyaannya, apakah kasus yang sudah disidik itu sudah dilaporkan ke KPK atau atau belum???????? Kalau belum apa alasannya??????? apakah karena Herman Heri masih bisa membackup kasus ini karena Herman Heri masih menjadi Anggota DPR RI Komisi III pada bidang Hukum????????????Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan biaya sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya, laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3018003_4265.html
http://infopijar.wordpress.com/2012/06/25/komits-menduga-gubernur-ntt-frans-lebu-raya-korupsi-dana-bansos-rp15511-miliar/
http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1906441/kpk-kantongi-dokumen-dana-bansos-ntt

Kasus Bansos - BERSIH.COM

Kasus Bansos - BERSIH.COMHasil pemeriksaan BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap, dana Bansos tahun anggaran 2010 dan 2011 yang diduga dikorupsi sebanyak Rp 74,8 miliar, namun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku belum bisa mengusut dugaan korupsi dana Bansos. Alasannya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT belum disampaikan ke Kejaksaan Tinggi.

Pertanyaannya, apakah kasus yang sudah disidik itu sudah dilaporkan ke KPK atau atau belum???????? Kalau belum apa alasannya??????? apakah karena Herman Heri masih bisa membackup kasus ini karena Herman Heri masih menjadi Anggota DPR RI Komisi III pada bidang Hukum????????????Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan biaya sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya, laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
http://infopijar.wordpress.com/2012/06/25/komits-menduga-gubernur-ntt-frans-lebu-raya-korupsi-dana-bansos-rp15511-miliar/
http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1906441/kpk-kantongi-dokumen-dana-bansos-ntt

Sunday, 5 January 2014

INILAH "PENJARA MEWAH" KHUSUS TERPIDANA KORUPSI INDONESIA


Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan biaya sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya, laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.

http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1906441/kpk-kantongi-dokumen-dana-bansos-ntt

Company Profile Komisi Pemberantasan Korupsi

Anggota DPD RI asal NTT, Ir. Sarah Leri Mboeik :
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT maka ditemukan dana Bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di lingkup pemerintah provinsi NTT. Mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif.

Celakanya, dana Bansos digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur dengan biaya sebesar Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dana Bansos juga dimanfaatkan untuk perjalanan dinas para pejabat ke Jerman sebesar Rp 166,4 juta dan China Rp 27,2 juta. Ada transaksi keuangan yang menggunakan dana Bansos namun tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Tidak hanya itu, BPK Perwakilan NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana Banos sebesar Rp 13,3 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, serta ada penggelontoran dana Bansos Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen yang memadai.

Karena disalahgunakan maka total kerugian negara dana Bansos Provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 ditindaklanjuti atau diatasi pemerintah provinsi NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12, 0675 miliar. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 miliar.

Sebelumnya, Petrus Salestinus dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Jakarta menegaskan, diduga BPK perwakilan NTT dan Pemerintah NTT kongkalikong mengenai pengelolaan Dana Bansos di daerah ini.

Pertus menegaskan, TPDI melihat temuan BPK Perwakilan NTT tangal 31 Januari 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 mengenai penyalahgunaan dana Bansos oleh pemerintah NTT. Anehnya, laporan dari BPK NTT terlalu datar bahkan pejabat yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dana Bansos tahun 2010 masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

"Lebih konyol lagi BPK masih beri waktu kepada pejabat yang terlibat untuk perbaiki kesalahan yang ada. Ini ibarat maling ketemu maling," kata Pertus di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, diduga ada kongkalikong antara BPK dan pemerintah NTT karena sudah ada temuan tetapi tidak ada rekomendasi kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti temuan tersebut. Seharusnya, jika ada temuan yang diindikasikan terjadi penyimpangan maka BPK sebagai lembaga audit merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.

http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1906441/kpk-kantongi-dokumen-dana-bansos-ntt